(0541)736852    (0541)748382    disbun@kaltimprov.go.id

Penilaian SKPD Terbaik 2015 Obyektif dan Transparan

20 Februari 2015 Admin Website Berita Daerah 4473
Penilaian SKPD Terbaik 2015 Obyektif dan Transparan
SAMARINDA. Penilaian SKPD terbaik di lingkungan Pemprov Kaltim tahun ini dijamin akan lebih obyektif dan transparan. Sebab, tim penilai merupakan orang-orang pilihan dari berbagai satuan kerja terkait dan telah ditetapkan oleh oleh Gubernur.

Tim penilai dan pengarah berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim, Inspektorat Wilayah dan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim.

"SKPD yang layak meraih prestasi terbaik tahun ini adalah instansi yang sangat terbuka dalam memberikan informasi publik, tertib administrasi, pengelolaan asetnya lebih baik serta administrasi serta disiplin kepegawaiannya lebih baik," kata Kepala Balitbangda Kaltim Dwi Nugroho Hidayanto menjelaskan hasil finalisasi penilaian SKPD terbaik 2015 di lingkungan Pemprov Kaltim, Kamis (19/2).

Pengumuman penilaian akan disampaikan pada 2 Maret 2015. Dwi mengatakan, ada lima besar SKPD terbaik yang akan menerima tropi dari Gubernur Kaltim, tetapi ada satu yang menjadi juara pertama untuk meraih tropi besar sebagai SKPD terbaik tahun ini.

Hasil dari penilaian tersebut tidak mesti disampaikan ke publik, karena terlebih dulu akan disampaikan kepada pembina kepegawaian, baik Gubernur, Wakil Gubernur maupun Plt Sekprov.

“Yang jelas, tim penilai hanya menghimpun hasil yang telah dinilai. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur maupun Plt Sekprov. Insyaallah 2 Maret ini akan disampaikan hasilnya serta diberikan tropinya,” jelasnya.

Penilaian SKPD terbaik di lingkungan Pemprov Kaltim bertujuan untuk meningkatkan motivasi masing-masing instansi agar mampu bekerja lebih baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Apalagi, tahun ini Pemprov Kaltim bertekad untuk mewujudkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, penilaian ini perlu dilakukan. “Ini juga bagian dari rangkaian HUT Provinsi Kaltim ke-58,” jelasnya. (jay/sul/advetorial)

SUMBER : HUMAS PROV.KALTIM

Artikel Terkait