Sektor Perkebunan Belum Didukung Pendanaan
25 Agustus 2009
Admin Website
Artikel
4606
#img1# Dari data yang diperoleh di Dinas Perkebunan tahun ini, instansi tersebut hanya mendapat jatah anggaran di APBD sebesar Rp 15 miliar. Dari dana sebesar itu hanya tersalurkan sebesar Rp 11,2 untuk masyarakat memlaui belanja langsung atau biaya biaya publik.
Sementara sisanya Rp 3,7 digunakan untuk biaya aparatur. Besaran dana tersebut sangat kecil bila dibandingkan dengan APBD 2009 yang sebesar Rp 1,7 triliun lebih.
Kepala Dinas Perkebunan Berau Ir Wisnu Haris kepada media ini mengatakan, pihaknya tetap berupaya secara optimal agar dapat benar - benar terserap sesuai target yakni menciptakan kemapanan dan kesejahteraan masyarakat Berau khususnya di bidang perkebunan. Namun demikian, pihaknya berharap agar dana yang diposkan kedepan dapat lebih ditingkatkan untuk mengoptimalkan program - program yang telah dirancang.
"Melihat sektor perkebunan sebagai bidang tercepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, kami rasa sektor ini perlu lebih diperhatikan lagi," ungkap Wisnu saat ditemui dikantornya baru - baru ini.
Padahal perkebunan di Berau sampai saat ini telah menangani beberapa komoditi seperti sawit, karet, kakao, kelapa dan lada. Disebutkan pula, masih sangat banyak yang berupaya sendiri dan belum mendapatkan perhatian. "Hal ini dari keterbatasan anggaran yang kita miliki," sebutnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Berau, Anwar, menanggapi hal tersebut menyebutkan visi misi di sektor perkebunan dan pertanian sudah menjadi salah satu program Pemkab Berau. "Yang perlu kita lihat sekarang bagaimana visi misi itu tertuang dalam program yang benar - benar sesuai dengan target kita. Penjabarannya adalah keberhasilan di lapangan, itu yang jadi indikator keberhasilannya," ungkapnya.
H Rustam, rekan Anwar di dewan menambahkan, perlunya dibuat satu skala prioritas dari program perkebunan. "Sampai sekarang mungkin belum ada data akurat berapa jumlah masyarakat yang berkebun atau bertani. JIka data itu ada, maka pengelolaan dana yang dianggarkan dapat terkelola dengan objektif," jelasnya.
Keduanya mengharapkan ke depan ada evaluasi akurat dari semua pengelolaan anggaran bagi setiap SKPD melalui perbaikan mekanisme pengelolaan yang benar - benar objektif. Sebagaimana diketahui, selain 2 anggota dewan ini dalam pandangan akhir fraksi - fraksi pada paripurna penetapan Perda APBD Perubahan Kabupaten Berau, Fraksi Kebangkitan Reformasi meminta pemkab lebih mendukung 2 sektor penting yakni perkebunan dan pertanian. FKR memandang dari anggaran yang dialokasikan masih sangat kecil. Padahal 2 sektor itu merupakan aplikasi perwujudan dari visi misi pemkab untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah agrobisnis.
DIKUTIP DARI SAMARINDA POS, SENIN, 24 AGUSTUS 2009
