Pemerintah Kaji Setop Ekspor CPO Ke Eropa
JAKARTA. Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Eropa mulai tahun depan. Itu sejalan dengan meningkatnya konsumsi CPO di pasar domestic, terutama oleh industri biofuel yang meningkat jampir 70% tahun depan menjadi 5 juta ton dari tahun ini 3 juta ton.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, ekspor CPO Indonesia dipastikan ke depan akan terus berkurang. Kebijakan mandatori pemanfaatan biofuel untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar 10% (B10) dengan pelaksana PT Pertamina (Persero) menjadi salah satu faktor pemicu hal tersebut. Di sisi lain, biofuel berbahan baku CPO juga akan digunakan sebagai energi pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero).
"Tahun depan, Pertamina dan PLN akan membeli 5 juta ton CPO, yakni 3 juta ton oleh Pertamina dan 2 juta ton oleh PLN. Jika hal ini terealisasi sepenuhnya, ekspor CPO ke Eropa dapat dihentikan, daripada terlalu banyak hambatan dan syaratnya," kata Bayu saat berbicara dalam seminar nasional tentang Percepatan Peningkatan Ekspor, Konsumsi Dalam Negeri dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan di Jakarta, Rabu (18/12).
Dia mengungkapkan, ekspor CPO ke Eropa tahun ini 2,5 juta ton. Volume ekspor tersebut cenderung turun akibat adanya berbagai hambatan perdagangan yang diberlakukan. Eropa memberlakukan non tariff barrier hingga kampanye negatif tentang CPO dan produk turunannya yang pada akhirnya menyebabkan pelaku usaha sawit menemui berbagai hambatan ekspor karena turunnya daya saing CPO Nasional di pasar global.
"Saat kami di Eropa, kami sudah katakan soal ini. Kami bilang, kalau dipersulit kami akan hentikan, lebih baik cari pasar lain. Pasar domestik ternyata menjanjikan," kata Bayu.
Sebelumnya, saat membuka secara resmi Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-9 dan Outlook Harga 2014 di Bandung, Kamis (28/11), Presiden SBY mengatakan, pemerintah akan memperkuat pasar domestik untuk komoditas CPO. Salah satunya adalah dengan memperbesar konsumsi CPO di dalam negeri melalui percepatan program pencampuran biodiesel dalam BBM hingga 20% yang seharusnya baru dilaksanakan 2015.
Presiden SBY mengungkapkan, penguatan pasar domestik CPO bukan saja menolong industri sawit nasional saat harga ekspor CPO lesu. Lebih dari itu, upaya tersebut juga mampu membantu pemerintah dalam mengurangi impor BBM terutama solar yang selama ini menjadi biang kerok terus membengkaknya defisit neraca berjalan Indonesia. Pemerintah berjanji akan memperbaharui regulasi yang diperlukan guna mewujudkan hal tersebut.
Butuh kepastian regulasiNamun, wacana pemerintah untuk menghentikan ekspor CPO ke Eropa itu ditanggapi dingin pelaku usaha. Alasannya, regulasi kebijakan biofuel di Tanah Air belum mendukung. Sekjen GAPKI Joko Supriyono mengatakan, pelaku usaha tentu sangat siap memasok kebutuhan Pertamina dan PLN sebanyak 5 juta ton karena produksi CPO nasional volumenya jauh lebih besar ketimbang kebutuhan tersebut.
"Jika ingin suplai tersebut tersedia sepanjang tahun, regulasinya harus mendukung dan pihak yang memiliki kewenangan tersebut harus jelas. Saat ini regulasi dan kewenangannya belum sinergi.
Dia menilai, jika pemerintah ingin agar pasokan biodiesel nasional lancar, maka harus dipikirkan bagaimana menciptakan harga keekonomian yang menarik (pricing policy). Apalagi pemerintah juga mendorong agar ada kebun biodiesel. Hal itu juga membutuhkan kemudahan regulasi, seperti kehutanan, perizinan dan lahan. Agar regulasi dan implementasinya dapat dilaksanakan secara jelas, diperlukan aturan setingkat instruksi presiden (inpres). Sebab, regulasi yang ada saat ini masih belum padu.
Sementara itu Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSINDO) Asmar Arsyad sependapat apabila ekspor CPO dihentikan, khususnya Eropa karena terlalu banyak memberlakukan non tariff barrier sehingga mempersulit pelaku usaha, termasuk petani.
"Kami
minta dihentikan agar mereka merasakan bagaimana hidup tanpa minyak sawit. Biar
mereka makan minyak kedelai, bunga matahari dan rapeseed," papar Asmar.
DIKUTIP DARI INVESTOR DAILY, KAMIS, 19 DESEMBER 2013
